KLATEN – PT BPRS Dharma Kuwera resmi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2025 pada Sabtu, 11 April 2026. Bertempat di Klaten, rapat ini menjadi momentum penting bagi perseroan untuk memaparkan transparansi kinerja sekaligus menetapkan langkah strategis menghadapi tantangan ekonomi di tahun berjalan.
Capaian Kinerja 2025: Melampaui Target
Dalam agenda utama rapat, jajaran Direksi BPRS Dharma Kuwera memaparkan Laporan Tahunan mengenai jalannya perseroan selama tahun 2025. Di tengah dinamika pasar keuangan syariah yang kompetitif, manajemen berhasil mencatatkan performa yang impresif.
Poin-poin utama laporan kinerja mencakup:
Realisasi Target: Direksi melaporkan bahwa indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) sepanjang tahun 2025 berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan pada awal tahun.
Pertumbuhan Aset: Adanya tren positif dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) serta penyaluran pembiayaan yang sehat.
Resiliensi Bisnis: Kemampuan bank dalam menjaga rasio kecukupan modal dan likuiditas di level yang aman, menunjukkan tata kelola risiko yang mumpuni.
“Keberhasilan kita mencapai target di tahun 2025 adalah bukti kerja keras seluruh tim dan kepercayaan nasabah yang terus tumbuh. Kami berkomitmen untuk mempertahankan momentum ini dengan tetap mengedepankan prinsip syariah dan kehati-hatian,” ujar perwakilan Direksi dalam rapat tersebut.
Penunjukan KAP 2026 demi Transparansi
Selain pelaporan kinerja, RUPS kali ini juga membahas agenda penting terkait audit eksternal. Pemegang saham secara resmi menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan bertugas melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta komitmen BPRS Dharma Kuwera dalam menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
Menatap Tahun 2026
Dengan hasil RUPS ini, BPRS Dharma Kuwera optimistis dapat terus berkontribusi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah Klaten dan sekitarnya. Fokus utama di tahun 2026 adalah digitalisasi layanan dan penguatan sektor UMKM sebagai pilar ekonomi daerah.
Rapat ditutup dengan pengesahan laporan tahunan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025.